Pemerintah Belum Tindaklanjuti Temuan BPK 2004-2007

Keempat, lanjutnya, perlunya kebijakan tentang pengadaan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Kelima, perlunya quality assurance berupa penataan kembali fungsi pengawasan internal seperti BPK, Irjen dan satuan pengendali intern dan Bawasda, serta yang keenam adalah meminta DPR, DPD dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik, agar dapat mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBN dan APBD secara keseluruhan.

"BPK berharap agar pemerintah dan lembaga perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu, dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara," tegas Anwar lagi. (fas/JPNN)