Pemerintah Bentuk Lembaga Keuangan untuk Dana Climate Change

JAKARTA - Untuk menindaklanjuti komitmen menanggulangi dampak perubahan iklim (climate change), pemerintah Indonesia segera akan membentuk sebuah lembaga keuangan khusus. Nantinya, lembaga keuangan ini akan mengatur pendanaan, termasuk mengatur berbagai bantuan dana dari dunia internasional untuk masalah perubahan iklim.

"Kita akan mengumumkan lembaga keuangan yang kita bentuk sendiri. Tim sudah dibentuk, Menkeu sudah di situ. Ada lima kandidat bank, nantinya akan diputuskan. Sebelum Oktober ini sudah selesai," kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa, Rabu (28/7), di Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini salah satu negara yang telah menyatakan keseriusan menjalin kerjasama climate change dengan Indonesia adalah Norwegia. Negara ini telah menyetujui menyalurkan bantuan hibah sebesar USD 1 miliar, dalam kerangka program Redd+ (salah satu skema kompensasi internasional demi upaya mereduksi karbon, Red).

"Dalam pertemuan internasional, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang sangat serius dan berhasil mengurangi degradasi dan deforestasi hutan sampai 75 persen. Dari (data) tahun lalu, dunia internasional juga menilai Indonesia serius memiliki rencana aksi. Itulah alasan yang membuat negara di dunia sekarang ini banyak ingin memberikan hibah," jelas Hatta.