Pemerintah Berencana Naikkan Tarif Listrik 3.000 VA, Puan Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 volt ampere (VA) ke atas terus mendapat perhatian di ruang publik.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan usulan kenaikan tarif listrik tersebut akan dibahas sesuai mekanisme di komisi terkait di DPR. Sehingga, apakah kenaikan itu dinilai layak atau tidak akan ditentukan oleh komisi terkait.
"Tentu saja apa yang tadi ditanyakan akan dibahas sesuai dengan mekanisme di komisi masing-masing," kata Puan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/5/2022).
Untuk itu, Puan belum dapat menyimpulkan maupun berpendapat secara dini apakah kebijakan kenaikan tarif listrik dapat disetujui atau tidak. Sebab, alasan kenaikan tarif listrik tersebut harus diketahui secara mendalam.
Dalam hal ini, Puan hanya ingin menghormati setiap proses yang berjalan sesuai dengan rule yang ada di DPR RI, bahwa harus ada pembahasan terlebih dahulu dari tiap komisi terkait.
"Jadi bagaimana, apakah disetujui atau tidak, tentu saja setelah melalui pembahasan di komisi terkait," kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mulanya pada APBN 2022 tak ada anggaran untuk kompensasi listrik. Namun, tahun ini pemerintah sudah menanggung kompensasi listrik dengan alokasi anggaran Rp 21,4 triliun.
Menurut dia, jika tidak ada kompensasi dari pemerintah dan kenaikan tarif listrik, maka arus kas operasional PLN akan defisit hingga Rp 71,1 triliun di Desember 2022.
Puan merespons rencana pemerintah menaikkan tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 volt ampere (VA) ke atas terus mendapat perhatian di ruang publik.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online