Pemerintah Berencana Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan instansi pemerintahan. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintahan belakangan ini justru sering menimbulkan masalah.
"Kita akan melihat secara overall (menyeluruh) perpres tentang PBJ itu, sehingga kita merevisi secara perfect (sempurna, red)," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (3/12).
Menurutnya, selama ini pelaksanaan PBJ terbilang kompleks, rumit dan cenderung menimbulkan masalah hukum orang-orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, aturannya pun perlu dikaji secara menyeluruh.
"PBJ selama ini terlalu banyak, terlalu complicated, terlalu rumit dan terlalu banyak orang kemudian kena hukum gara-gara proses penyelenggaraan Perpres PBJ. Oleh sebab itu nanti kita akan melihat secara menyeluruh tentang bagaimana proses pengadaannya," sambungnya.
Pemerintah, ujar Sofyan, berencana menggunakan e-catalogue dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak serumit proses biasanya. "Misalnya, e-catalogue bagus sekali. Tapi jangan juga e-catalogue ini kemudian mematikan usaha-usaha kecil, usaha-usaha daerah," tandas Sofyan.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap