JPNN.com 
Pemerintah Berencana Terapkan PPKM Darurat, Bentuknya Seperti Apa ya?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Presiden Joko Widodo berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Terhadap rencana tersebut, Gus Muhaimin menyatakan dukungannya.
PPKM Darurat rencananya dilaksanakan mulai 30 Juni, lantaran kasus infeksi COVID-19 di Indonesia tak kunjung turun, justru sebaliknya malah makin melonjak.
Menurut Gus Muhaimin, kebijakan tersebut sepatutnya segera diimplementasikan mengingat sebaran COVID-19 di Indonesia makin sulit dikendalikan.
"Saya dengar juga kabar itu (PPKM darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik," ujar Gus Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (29/6).
Pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan PPKM mikro sejak Februari 2021.
Bolak-balik diperpanjang, presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM mikro medio Juni lalu namun kasus COVID-19 terus naik.
Karena itu, Gus Muhaimin mendukung penuh rencana pemerintah menetapkan PPKM darurat.
Pemerintah berencana menerapkan PPKM darurat menyusul melonjaknya kasus COVID-19, bentuknya seperti apa ya?
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV
- Enggan Tanggapi Pengesahan UU TNI, Prabowo Hanya Tersenyum dan Lambaikan Tangan
- Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen di Indonesia
