Pemerintah Berhati-hati Soal Ratifikasi FCTC

jpnn.com - JAKARTA --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berhati-hati memutuskan langkah apa yang akan diambil Indonesia terhadap desakan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan ada dilema yang harus dihadapi menyangkut FCTC ini. Ia menerangkan, di satu sisi pengendalian tembakau menyangkut persoalan kesehatan masyarakat.

Tetapi di sisi lain industri tembakau merupakan tempat bergantungnya jutaan orang masyarakat petani.“Pemerintah menjadi ada di dua kaki. Harus mempertimbangkan aspek kesehatan selain itu juga perlu mempertimbangkan nasib petani,” ujar Firmanzah, Minggu (24/11).

Menurutnya, hingga kini belum bisa menjelaskan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam persoalan ratifikasi konvensi pengendalian tembakau yang dibesut WTO itu.

Sebab, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan lebih dalam soal ratifikasi ini. Ia mengatakan, jika ratifikasi dilakukan bakal berdampak  juga terhadap nasib para petani tembakau yang jumlahnya jutaan.

Mengenai surat keberatan serikat petani tembakau ke istana yang isinya meminta presiden tidak mendukung ratifikasi, Firmanzah menjamin pasti akan ditanggapi presiden. “Saya belum lihat ke sekratriat negara untuk mengetahui isinya, tapi kalau sudah masuk tentua akan dibahas,” kata Firmanzah.

Menurut dia, tentunya akan dirapatkan dulu untuk mendalami persoalannya. Pembahasan juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan mengatakan persoalan FCTC ini belum dibicarakan antara Kemenkes dan Kemendag.
Bulan ini, Kemendag mengaku telah mengirimkan surat kepada WHO terkait kebijakan ini. Ia mengingatkan semua pihak harus koordinasi dan paham secara utuh serta konsekuensi yang akan timbul jika ratifikasi FCTC diterapkan. "Mulai dampak terhadap pekerja hingga petani," katanya.