Pemerintah Beri Sinyal Penetapan Gubernur
RUU Keistimewaan Jogjakarta
Selasa, 19 Juli 2011 – 06:41 WIB
Dalam lobi tertutup itu, kata Hakam, sudah berkembang perspektif dari pemerintah dan DPR terkait konsep RUUK Jogja. Bahwa permasalahannya tidak sekedar yuridis, namun juga mempertimbangkan kondisi defacto dari Jogjakarta saat ini. "Tentang penetapan pemilihan ini bisa dengan pendekatan yang nanti akan dicoba carikan titik temunya," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pertemuan berikutnya dengan Komisi II DPR akan membahas beberapa poin terkait konsep penetapan yang dikombinasikan dengan pemilihan. "Penetapan itu kita cari formulasinya seperti apa. DPR juga seperti itu, kita cari lah," kata Gamawan usai lobi.
Gamawan menilai, sudah ada perkembangan dalam pembahasan RUUK Jogja. Masing-masing pihak sudah bisa berpikir jernih untuk saling mengakomodasi satu sama lain. "Dalam pertemuan berikutnya, tinggal mencari titik temunya, termasuk model Demokrat itu alternatifnya," tandasnya. (bay)
JAKARTA ---Pembahasan Revisi Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta, nampaknya mulai mengerucut pada konsep penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Memajukan Seluruh Desa di Indonesia
- PBH Peradi: Penerima Probono Bukan Hanya Warga Miskin
- Rayakan Natal, Bank Mandiri Bagikan Lebih 2 Ribu Paket Bantuan di Seluruh Indonesia
- PINTAR Kantongi Lisensi Resmi sebagai P3MI, Hubungkan Indonesia ke Dunia
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- H-5 Nataru, ASDP Ingatkan Pengguna Jasa Mempersiapkan Perjalanan dengan Matang