Pemerintah Beri Sinyal Penetapan Gubernur
RUU Keistimewaan Jogjakarta
Selasa, 19 Juli 2011 – 06:41 WIB
Dalam lobi tertutup itu, kata Hakam, sudah berkembang perspektif dari pemerintah dan DPR terkait konsep RUUK Jogja. Bahwa permasalahannya tidak sekedar yuridis, namun juga mempertimbangkan kondisi defacto dari Jogjakarta saat ini. "Tentang penetapan pemilihan ini bisa dengan pendekatan yang nanti akan dicoba carikan titik temunya," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pertemuan berikutnya dengan Komisi II DPR akan membahas beberapa poin terkait konsep penetapan yang dikombinasikan dengan pemilihan. "Penetapan itu kita cari formulasinya seperti apa. DPR juga seperti itu, kita cari lah," kata Gamawan usai lobi.
Gamawan menilai, sudah ada perkembangan dalam pembahasan RUUK Jogja. Masing-masing pihak sudah bisa berpikir jernih untuk saling mengakomodasi satu sama lain. "Dalam pertemuan berikutnya, tinggal mencari titik temunya, termasuk model Demokrat itu alternatifnya," tandasnya. (bay)
JAKARTA ---Pembahasan Revisi Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta, nampaknya mulai mengerucut pada konsep penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Oknum TNI Meneror Warga di Makassar, Langsung Diproses Denpom
- Cegah Korsleting, PLN Ingatkan Pentingnya Standarisasi Perangkat Listrik
- Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Tender Geomembrane Rp209 Miliar Diperiksa KPK
- Kisruh KADIN Dianggap Hanya Berdampak Buruk terhadap Iklim Dunia Usaha
- MAKI: Bos Mineral Trobos Bisa Dijerat Perintangan Penyidikan TPPU Eks Gubernur Malut
- Ada Sosok Perempuan Mualaf di Balik Penutupan MTQN ke-30 yang Sukses Pecahkan Rekor MURI