Pemerintah Berjanji Tidak Akan Impor Beras dan Tidak Menaikkan PPN Beras, Akmal: Kami Catat!
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespons pemberitaan terkait janji pemerintah yang tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras.
Akmal menyatakan akan mencatat janji ini dan mengajak seluruh masyarakat yang ia temui akan adanya janji ini.
“Kmai sudah sering ya mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya dapat ditepati karena langka sekali pemerintah menepati janji terutama persoalan importasi beras," sindir Akmal dalam siaran pers pada Sabtu (10/7).
Akmal mengatakan saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar di seluruh tanah air. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton.
Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor," kata Akmal.
Politikus PKS ini memaparkan saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan BULOG, menyepakati tidak ada importasi beras. Kecuali beras premium mungkin masih bisa di samping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya.
Kekompakan lembaga antarnegara ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat. Sebab, selama ini yang terjadi apa yang diucap, lain lagi yang dikerjakannya.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespons pemberitaan terkait janji pemerintah yang tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini