Pemerintah Berjuang Katrol Peringkat Kemudahan Berbisnis

jpnn.com, JAKARTA - Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.
Akan ada tim khusus yang bertugas meyakinkan Bank Dunia agar peringkat Indonesia bisa dikatrol dari posisi 91 saat ini.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah menemui tim Bank Dunia pada pertengahan Mei ini.
Pada pertemuan tersebut, tim Bank Dunia juga melakukan verifikasi kepada para responden mereka di Indonesia.
’’Kami memang berhasil naik ranking dan masuk sebagai top reformers. Tapi, masih ada beberapa indikator dalam EoDB (ease of doing business) yang nilainya jauh dari target. Itu yang menjadi fokus kami,’’ kata Darmin di Jakarta, Selasa (9/5).
Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasar sepuluh indikator dengan bobot yang sama.
Antara lain, memulai usaha, berurusan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, dan akses kredit.
Ada juga pelaksanaan kontrak, akses terhadap listrik, perdagangan lintas perbatasan, penyelesaian hambatan, serta perlindungan terhadap investor minoritas.
Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.
- Perputaran Uang Judol Capai Rp1.200 Triliun, DPR: Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
- Kinerja 2024 Moncer, Jasindo Perkuat Peran Pertumbuhan Ekonomi Nasional & Literasi Asuransi
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik
- Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Kanwil Bea Cukai Jakarta Beri Fasilitas TBB ke Perusahaan Ini
- Menkeu: Kalau Tunjangan Profesi Lebih Kecil dari Tukin, Kami Tambahkan