Pemerintah Berkomitmen untuk Perkuat Tata Kelola Pupuk

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun non subsidi. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas lahan petani.

Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Gunawan menjelaskan bahwa pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian.

Selain mempengaruhi capaian produksi, ketersediaan pupuk ini juga berdampak sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6.063 kecamatan, 489 kabupaten, dan 34 provinsi.

Hal ini dia sampaikan dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta” yang digelar pada Minggu (31/10).

Gunawan menuturkan berkaitan pupuk bersubsidi tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Terlebih di era 4.0 yang mana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan.

Menurut Gunawan, upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan.

“Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi,” ujar dia.

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 - 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir.