JPNN.com 
Pemerintah Berkomitmen untuk Perkuat Tata Kelola Pupuk
Namun, dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun.
Sementara Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan Muhammad Hatta menjelaskan ada lima potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi.
Lima masalah itu adalah perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up harga eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas tanaman menurun.
“Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya,” kata Hatta.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung mengungkapkan petani sawit sebagai penyelamat ekonomi dan pahlawan devisa. Di saat harga TBS tinggi, petani tidak dapat menikmati dan melanjutkan rencana peningkatan produktivitas. Sebab, harga pupuk naik sangat tinggi melebihi kenaikan harga TBS sawit.
“Akan tetapi, di saat yang bersamaan kami diobok-obok semuanya oleh pelaku produsen pupuk. Yang terjadi saat ini kami merasa dianaktirikan,” kata dia. (cuy/jpnn)
Pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola pupuk dengan menjaga stok dan keterjangkauan harga baik subsidi maupun non subsidi.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan
- Petrokimia Gresik Siapkan Pupuk 431 Ribu Ton saat Lebaran, Stok Aman
- Forwatan dan 3 Asosiasi Berbagi Manfaat Produk Turunan Sawit kepada Yatim Piatu
- Pupuk Indonesia Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2025
- Kolaborasi Forwatan, GAPKI, & Astra Agro Promosikan Sawit Sambil Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim
- Super Tani Tawarkan Solusi Atasi Langkanya Pasokan Pupuk
- Optimalisasi Lahan Tidur, Pupuk Indonesia Gandeng TNI AD dan PTPN
