Pemerintah Buka Lelang Naskah UN 2016 sebesar Rp94 Miliar

jpnn.com - JAKARTA--Proses lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) tahun 2016 sudah dimulai sejak kemarin (27/11). Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Dadang Sudiyarto mengatakan, terdapat 24 paket naskah UN yang akan dilelang di 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang lelangnya digabungkan, misalnya Provinsi Gorontalo bergabung dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku.

"Lelang naskah UN sudah masuk hari kedua. Ada 24 paket naskah UN ‎yang akan dilelang di 34 provinsi," kata Dadang, Sabtu (28/11).
 
Lelang pengadaan naskah UN ini ditujukan untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis kertas atau paper based test (PBT). Dadang mengatakan, total peserta UN 2016 mencapai 7,3 juta siswa yang terdiri dari siswa SMP, SMA/SMK, dan UN Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C). Dari total 7,3 juta siswa itu, sebanyak 6,3 juta siswa menjadi peserta UN berbasis kertas, sedangkan sisanya adalah peserta UN berbasis komputer ataucomputer based test (CBT).
 
Besarnya anggaran untuk mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp94 miliar. Anggaran tersebut turun sekitar Rp20 miliar dibandingkan pada tahun lalu. Tahun 2015, anggaran UN untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas mencapai Rp114 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan meningkatnya jumlah peserta UN berbasis komputer pada UN 2016 mendatang.
 
Sebagai proses awal tanda dimulainya lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) tahun 2016, Balitbang Kemendikbud mengundang perwakilan dinas pendidikan dari 34 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai dokumen pengadaan. Rakor tersebut diselenggarakan pada 26-27 November 2015 di Kantor Kemendikbud. Dalam rakor dibahas beberapa kriteria calon penyedia jasa untuk melakukan pengadaan naskah UN 2016. Rakor juga membahas evaluasi pekerjaan pengadaan naskah UN tahun lalu.
 
“Kami menetapkan standar-standarnya, misalnya standar mesin cetak, ruang pengepakan dari proses cetak sampai distribusi, standar keamanan dan ketersediaan CCTV,” ujar Dadang.
 
Untuk keamanan, pada UN 2015 lalu, Balitbang Kemendikbud ikut memantau proses pencetakan naskah UN melalui CCTV yang tersambung ke perusahaan-perusahaan percetakan. Karena itu pada lelang pengadaan UN 2016, dipertegas kembali klausul tentang surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang mewakili seluruh pegawai di perusahaan tersebut, untuk menjaga kerahasiaan ujian nasional.‎ (esy/jpnn)