Pemerintah Ceroboh Libatkan WWF Untuk Reforma Agraria
"Menurut saya, untuk memudahkan koordinasi, seharusnya Presiden memimpin langsung koordinasinya. Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria," lanjutnya.
Dia mengatakan, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, tapi efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak.
Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria.
Fadli mengatakan, pemerintah seharusnya memerhatikan sejak 2007 Indonesia terus mengalami defisit perdagangan pangan.
Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional.
Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria.
Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering.
Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi; Thailand, yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi.
Fadli Zon menganggap WWF tidak kompeten untuk isu agraria
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex
- Rahayu Saraswati Bakal Lapor Prabowo Jika Nasib Ipda Rudy Soik Tak Jelas di Polri