Pemerintah China Cegah Warga Yang Punya Tunggakan Pajak Dan Denda Beli Tiket Pesawat
Partai yang berkuasa di China menginginkan sistem nasional ini diberlakukan pada tahun 2020 tetapi belum mengatakan bagaimana sistem ini akan beroperasi.
Hukuman yang mungkin termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan bisnis dan akses ke pendidikan.
Slogan yang diulang-ulang di media pemerintah China mengklaim: "Setelah Anda kehilangan kepercayaan, Anda akan menghadapi pembatasan di mana-mana".
Perangkat lunak pengawasan SenseTime mengidentifikasi pola pergerakan pelanggan.
Partai Komunis mengatakan sanksi hukum bagi pelanggar kredit sosial dan sistem reward akan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat yang cepat berubah setelah tiga dekade reformasi ekonomi yang telah mengguncang struktur sosial.
Photo: Masyarakat China dilacak di jalan-jalan dan didalam supermarket dan toko. (Reuters: Thomas Peter)
Tidak ada perincian tentang berapa banyak orang yang hidup di bawah pengawasan kredit sosial
Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam kredit sosial ini juga berpeluang kehilangan kontrak pemerintah atau akses ke pinjaman bank atau dilarang menerbitkan obligasi atau mengimpor barang.
Tindakan yang dikenakan sanksi hukum kredit sosial ini pada tahun lalu mencakup tindakan menyiarkan iklan palsu atau melanggar aturan keamanan obat, kata pusat informasi pemerintah.
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata