Pemerintah Daerah Dinilai Tak Transparan
Senin, 01 Oktober 2012 – 17:08 WIB

Pemerintah Daerah Dinilai Tak Transparan
JAKARTA--Potensi kerugiaan negara diketahui masih cukup besar. Hal ini dipublikasikan Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima JPNN, Senin (1/10). "Dengan tidak memberitahu kepada publik, memperlihatkan pembuat kebijakan ingin sembunyi dari rasa malu agar tidak menjadi sorotan rakyat sendirinya," kata Uchok.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangaan, diketahui dari 34 provinsi ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp4,1 Triliun. Angka ini berasal dari 9.703 kasus yang ditemukan.
Menurut Fitra, angka ini memperlihatkan pemerintah di daerah masih tidak takut kepada auditor negara. Bahkan mereka cenderung membiarkan hal tersebut dengan tidak mempublikasikannya kepada publik.
Baca Juga:
JAKARTA--Potensi kerugiaan negara diketahui masih cukup besar. Hal ini dipublikasikan Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi,
BERITA TERKAIT
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB