Pemerintah dan DPD Tolak Penetapan KEK di Daerah Baru

JAKARTA — Pemerintah dan DPD RI sepakat untuk tidak memberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk daerah baru, dengan alasan pembentukannya sangat kompleks. Selain itu, disepakati bahwa pemberlakukan pelayanan satu pintu di samping merupakan insentif fiskal bagi pengusaha, juga untuk menarik investasi.

Hal ini terungkap dalam rapat Pansus RUU KEK DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Mendag Mari Elka Pangestu, dan Ketua Panitia Ad Hoc II DPD RI Sarwono Kusuma Atmaja di ruang Komisi VI DPR RI, Rabu (25/2).

Menurut Mendag, penentuan lokasi KEK itu harus melihat beberapa faktor, salah satunya yakni tidak boleh ada pemukiman penduduk, untuk menjaga aspek keadilan masyarakat setempat dan sekitarnya. Artinya, jangan sampai ada kesan bahwa KEK mematikan usaha/pencaharian masyarakat setempat.

“Pembentukan KEK bukan berarti merelokasi seluruh industri ke KEK. Tujuannya justru untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya,” ujarnya.