Pemerintah dan DPR Harus Siap Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global
“Kemudian ekspor, kinerja ekspor harus diperbaiki karena itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi apa yang terjadi ujung tombak ekspor kita juga tumpul di luar negeri,” ujarnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyebut Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) tidak berkembang dengan baik.
“Kami banyak melakukan kunjungan, ternyata ITPC yang menjadi ujung tombak pemerintah kita di luar negeri ternyata tidak maksimal,” kritik Darmadi.
Ia mengapresiasi pemerintah yang tengah melakukan upaya omnibus law terhadap sejumlah aturan mengenai penciptaan lapangan kerja, dan investasi termasuk perpajakan. Bahkan, sudah ada yang masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Menruut Darmadi, harus dikaji mendalam apakah hanya dengan mempermudah dan mengatasi tumpang tindih regulasi bisa menggairahkan investasi masuk.
“Ini juga harus dikaji lebih dalam. Memang ada pengaruhnya tetapi ke depan apakah itu nanti signifikan dalam pertumbuhan investasi? Ini kan banyak faktor seorang investor tidak mau masuk ke sini,” ungkapnya.
Dia mencontohkan kalau demand-nya tidak ada, bagaimana orang mau investasi di Indonesia. Pun demikian kalau konsumsinya tidak ada, orang juga tidak akan mau investasi. “Malah kadang-kadang kalau demand-nya ada, orang juga masih berspekulasi untuk masuk ke sini,” katanya.
Darmadi mengatakan itu merupakan solusi-solusi yang mesti dipikirkan oleh pemerintah agar bisa mengantisipasi dampak krisis global. “Pertumbuhan ekonomi global itu minus 0,6 persen. Artinya apa, yang perlu kita bahas antisipasi sekarang adalah bagaimana kita mengantisipasi ini. Kami berharap DPR juga mendorong pengawasan yang lebih dalam agar bisa mengantisipasi itu,” ungkap dia.
Anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin berharap resesi ekonomi global tidak terlalu berefek ke dalam negeri. Dia menegaskan kalaupun ada efeknya, tidak terlalu drastis. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai angka 5,2 persen.
Pemerintah dan DPR harus tegas yakni bagaimana mengawal APBN yang kredibel, efektif, dan efisien.
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang