Pemerintah dan DPR Harus Siap Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan Januari-Oktober 2019, pertumbuhan ekspor melambat bahkan minus 5,6 persen sampai 5,8 persen. Artinya, ujar dia, dari sisi ekspor Indonesia sudah melambat. Sisi investasi, kata dia, pertumbuhan relatif lebih lambat dari target.
“Kita hanya 5 persen – 6 persen, sementara target 10 persen,” katanya pada kesempatan itu.
Dia mengatakan dua sumbangan itulah yang memperburuk situasi ekonomi pada akhir 2019 ini. Menurut dia lagi, hal ini diperburuk konsumsi pemerintah pada triwulan kemarin yang harusnya bisa di atas lima persen sampai enam persen malah hampir mendekati nol. “Jadi, turun begitu,” tegasnya.
Menurut dia, memang ada masalah mendasar di 2019 yang akan berlanjut di 2020. Dia menjelaskan, pada 2020 masalahnya bukan hanya ekonomi lokal.
Namun, kata dia, perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika, Tiongkok, Korea, diprediksi banyak lembaga juga akan mengalami penurunan ekonomi. “Jadi, otomatis memengaruhi situasi tahun 2020 dengan kondisi demikian yang sama di domestik,” ujarnya.(boy/jpnn)
Pemerintah dan DPR harus tegas yakni bagaimana mengawal APBN yang kredibel, efektif, dan efisien.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Waspada! Prediksi Kebijakan Donald Trump Bisa Picu Resesi di Indonesia
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa