Pemerintah dan DPR Memonitor PTM, Ada Kemungkinan Diperluas?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi daerah yang status PPKM berada di level 1-3 berjalan mulus.
Misalnya, sistem PTM tidak memunculkan ekses berupa klaster penularan Covid-19.
"Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan tatap muka yang diujicobakan di beberapa zona ini bisa ditambah dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/8).
Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, pemerintah dan DPR terus memonitor penerapan PTM di beberapa sekolah.
Sebab, tidak tertutup kemungkinan kegiatan tersebut akan diterapkan secara meluas di tanah air.
"Pemerintah dan kita masih memonitor (PTM, red) bagaimana hasil kegiatan pada hari ini dan juga tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian peningkatan area tatap muka," tutur Dasco.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengizinkan dibukanya PTM terbatas bagi daerah yang status PPKM berada di level 1-3.
Oleh karena itu, semua kepala daerah segera memformulasikan teknis PTM terbatas di daerahnya masing-masing dengan mengedepankan keselamatan peserta didik tidak hanya di lingkungan sekolah atau selama PTM berlangsung tetapi juga saat siswa pergi dan pulang ke sekolah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bagi daerah yang status PPKM berada di level 1-3 berjalan mulus. Misalnya, sistem PTM tidak memunculkan ekses berupa klaster penularan Covid-19.
- Mengintegrasikan Trisakti Soekarno Dalam Kebijakan Pengelolaan Ruang Udara
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta, Dasco Disambut Hendropriyono
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital