Pemerintah dan DPR Sama-sama Ngotot
Sabtu, 17 Maret 2012 – 22:34 WIB
JAKARTA--Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di Komisi II DPR RI hingga saat ini belum ada titik temunya. Sebagian besar fraksi tetap bersikukuh mempertahankan keistimewaan Yogjakarta. Sebaliknya pemerintah terkesan masih berat mengakui keistimewaan Yogja di RUUK DIY.
"Sebenarnya pembahasan RUUK DIY akan cepat mekanismenya kalau DPR dan pemerintah punya visi yang sama. Tapi yang terjadi hingga saat ini kan beda," kata Basuki Tjahja Purnama,anggota Komisi II DPR RI, di Jakarta, Sabtu (17/3).
Diungkapkannya, fraksi-fraksi di DPR sebagian besar menyetujui agar Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Namun, katanya, pemerintah tetap berputar-putar mencari alasan dengan menawarkan opsi-opsi yang terkesan jauh dari makna dan sejarah keistimewaan DIY itu sendiri.
"Pemerintah seperti memaksakan adanya gubernur dan wakil gubernur utama, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui pemilihan, dan lain-lain," ujarnya.
JAKARTA--Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di Komisi II DPR RI hingga saat ini belum ada titik temunya. Sebagian
BERITA TERKAIT
- Anindya Bakrie Akan Dikukuhkan Jadi Ketum Kadin Indonesia Periode 2024-2029
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Lukman Edy: Mensos Gus Ipul Akan Buka Mukernas I DNIKS 2025
- Demo Honorer Hari Ini: PPPK Penuh Waktu Harga Mati!
- Dukung Pariwisata, Bea Cukai Bitung Fasilitasi Kedatangan Kapal Pesiar MS Noordam
- KPK Cecar Plt Dirjen Imigrasi soal Tim yang Bentuk Yasonna Terkait Harun Masiku