Pemerintah dan Freeport Anggap Papua Hanya Mesin Uang

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua, Paulus Yohanes Sumino menilai masalah kehadiran PT Freeport di Papua bukan hanya sekedar menimbulkan masalah kecemburuan ekonomi. Sebab, keberadaan Freeport di Papua juga memunculkan persoalan sosial, politik dan budaya.

Menurutnya, kompleksitas masalah inilah yang selama ini tidak dipahami oleh PT Freeport dan Pemerintah RI. "Freeport dan pemerintah terkesan berdiri di koridor yang sama, yakni memandang Papua sebagai lokasi tambang yang hasilnya diperebutkan dunia," ujar Paulus di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (24/5).

Karena Papua dipandang sebagai kawasan tambang, lanjutnya, maka peristiwa runtuhnya terowongan hingga menelan 28 korban tewas terkesan dianggap hal yang biasa oleh Freeport dan Pemerintah RI. Padahal, peristiwa tersebut adalah tragedi kemanusiaan di Tanah Papua.

"Freeport yakin betul bahwa teknologi tambang dan keselamatan kerja adalah yang terbaik di dunia. Keyakinan itu pula yang membuat manajemen PT Freeport jadi sombang dan tidak menyempurnakan tekonologinya itu dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Papua," ungkap anggota Komite I DPD itu.