Pemerintah Dianggap Sengaja Abaikan Industri Tembakau
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji mengkritik Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPP RIPIN) 2015-2035 kini bergulir untuk diundangkan. Pasalnya, RPP RIPIN tidak mengakomdir industri hasil tembakau (IHT) sebagai industri strategis yang terbukti paling kokoh dalam menghadapi krisis.
"Satu sisi, Kemenperin menempatkan IHT sebagai salah satu komoditas industri strategis, namun di lain sisi, keberadaan IHT tidak dimasukkan dalam RPP RIPIN," kritik Sarmuji dalam keterangan persnya, Selasa (10/03).
Diakui Sarmuji, kontribusi IHT yang sangat besar bagi Negara. Kalau IHT ini tutup karena dipaksa bangkrut oleh pemerintah, belum ada industri lain yang menggantikan pendapatan pemerintah tersebut.
Tahun lalu, kontribusi IHT terhadap pendapatan negara sekitar Rp 120 triliun dari sisi cukai saja. Kalau pendapatan itu digabungkan dari sector perpajakan lain dari IHT, diperkirakan nilainya mencapai Rp 200 triliun, atau sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun lalu.
Demikian juga terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat besar baik di kalangan petani, industri maupun pedagang. Diperkirakan sekitar 4 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini.
"Dengan kontribusi IHT yang belum ada penggantinya, seharusnya Pemerintah memperlakukan industri kretek nasional secara adil, mengingat IHT salah satu industri strategis. Dan karena Pemerintah hingga saat ini belum menemukan strategi penggantinya," ujar politisi Golkar.
Seperti diketahui, dalam RPP RIPIN, pemerintah mengabaikan IHT sebagai industri strategis. Di Lampiran angka IV bagian C RPP tersebut menyebutkan, IHT tidak termasuk dalam 10 industri prioritas yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RIPIN2015-2035.
Senada dengan Sarmudji, Ketua Umum Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Mukhyir Hasan Hasibuan juga menuding, RPP itu menunjukkan niat pemerintah untuk menghabisi industri hasil tembakau
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji mengkritik Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPP
- Bank Raya Resmikan Cluster Unggulan Gedang Ambon Solo, Dorong Cerdas Kelola Usaha
- Prabowo Bakal Groundbreaking di IKN, Nilai Investasinya Bikin Kaget
- Sambut 2025, Troben Resmi Ganti Logomark
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Tim 8 Prabowo Soroti Kritikan PDIP Soal PPN 12 Persen
- Exercise Drill Manuvra PSTB Meningkatkan Kesadaran Keamanan