Pemerintah Dianggap Tak Keruan, Perantau Maluku Diajak Mudik
jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat, kelahiran Ambon, Mansur Tuakia mengimbau para perantau asal Maluku untuk pulang kampung membangun tanah kelahiran.
Imbauan tersebut dilakukannya karena akhir-akhir ini dia menilai telah terjadi pengingkaran kodrat terhadap NKRI sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika oleh presiden.
"Ini negara diurus semakin tidak keruan dan acak-acakan. Sebagai orang Maluku, saya mengajak perantau Maluku untuk pulang kampung dan membangun kampung," kata Mansur Tuakia, dalam pertemuan tokoh perantau Kawasan Indonesia Timur, di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Mansur, kondisi terkini di Maluku jauh lebih buruk dari pada zaman penjajahan. "Sebagai provinsi kepulauan, kalau mau kemana-mana di Maluku harus berenang. Kapal ibaratnya sama dengan tidak ada," tegasnya.
Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut ujarnya, Maluku akan semakin tertinggal di banding daerah-daerah di Kawasan Barat Indonesia. "Karena itu, dari pada kita sakit di rantau mendengar nasib kampung, lebih baik kita pulang kampung semua, kita urus sendiri Tanah Maluku karena pemerintah semakin tidak karuan," pungkasnya.
Di tempat yang sama, tokoh perempuan Maluku, Engelina Pattiasina menyatakan bahwa kemenangan telak Jokowi-JK di Kawasan Indonesia Timur bukan karena PDIP dan koalisinya. "PDIP dan koalisi pendukung Jokowi-JK tidak bergerak di timur Indonesia. Kemenangan 60 persen itu hasil kerja keras relawan," tegasnya.
Tapi kerja keras masyarakat timur Indonesia, menurut Engelina tidak diapresiasi oleh Jokowi-JK karena kabinet yang dibentuk tidak menggambarkan kebhinekaan.
Selain itu ujar dia, Jokowi-JK lupa bahwa yang akan membayar seluruh utang-utang bangsa ini diambil dari kekayaanalam timur Indonesia.
JAKARTA - Mantan anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat, kelahiran Ambon, Mansur Tuakia mengimbau para perantau asal Maluku untuk pulang kampung
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025