Pemerintah Dianggap Tidak Berlaku Adil pada Industri Tembakau

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak berlaku adil. Kontribusi yang disumbangkan industri tembakau tidak seimbang dengan perlakuan negara. 

Pernyataan ini disampaikan Pembina Komunitas Perokok Bijak, Suryokoco Suryoputro. Menurutnya, pemerintah hanya diam di tengah gencarnya kampanye negatif terhadap tembakau. Padahal, setiap bungkus rokok dalam bentuk cukai. 

Belum lagi kata dia, cukai yang didapat dari industri tembakau tidak dialokasikan kemana saja dan digunakan untuk apa. Penggunaan uangnya tidak transparan. Banyak cukai lain potensial didapat negara juga tidak dikejar. 

"Kadang ketidakjelasan meresahkan kami, kami ingin uang dari cukai masuk ke negara. Kami ini sudah membayar cukai, diambil negara, tetapi negara mengusik kami terus, sementara ada orang korupsi, sembunyikan harta, dikasih pengampunan," katanya dalam sebuah diskusi Kamis (11/8). 

Kalau kemudian rokok dikatakan merusak lingkungan karena ada asap yang berbahaya, maka sudah seharusnya, yang bikin kotor udara, dalam hal ini industri otomotif, juga kena cukai. 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM) Andreas Hua mengatakan,  akibat tarif cukai terus naik, situasi industri menjadi pelik berefek ke pekerja.

Misal pada 2005 anggota FSP RTMM di Kudus mencapai 92.000 lebih, pada 2015 anjlok menjadi 65.000 an anggota. "Sebagian besar anggota kami SKT, itu fakta dalam sepuluh tahun terakhir dan baru di Kudus," ujarnya. 

Ia juga mengkritik kampanye berlebihan terhadap sektor tembakau dengan menyebut rokok paling berbahaya bagi kesehatan dengan dalih riset-riset luar negeri. Padahal, riset itu sering dipelintir. Penelitian pun hanya pada rokok biasa, bukan kretek.