Pemerintah Didesak Modernisasi Senjata Untuk Mengawal Laut Natuna

jpnn.com, BATAM - Anggota Komisi IV DPR DPR RI Hermanto mendesak pemerintah segera menambah anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola ruang laut Kepulauan Riau terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Bentuknya berupa pengembangan kapal tangkap, modernisasi teknologi tangkap, peningkatan kualitas SDM nelayan serta peningkatan pengawasan laut dan ikan.

“Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa Indonesia umumnya sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya oleh nelayan negara asing," ujar Hermanto di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Jumat (21/2) pekan lalu.

Ia mengungkapkan, 98 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau merupakan laut. Adapun yang 2 persen merupakan darat berbentuk pulau-pulau. Hamparan laut yang luas tersebut, berbatasan langsung dengan lima negara tetangga.

“Sayangnya, pemerintah belum optimal menggali potensi sumber daya kekayaan laut dan ikan di kawasan tersebut karena minimnya anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar legislator FPKS ini.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, rombongan Komisi IV DPR mendengar langsung keluhan jajaran PSDKP Batam bahwa kapal patroli dan perlengkapan senjata untuk melakukan pengawasan sangat minim dan jauh tidak sebanding dengan kawasan laut yang harus dikawal.

Kondisi ini sangat membuka peluang bagi nelayan asing masuk ke kawasan ZEE Indonesia. Kawasan yang kerap kali dimasuki kapal nelayan asing adalah Laut Natuna dan Cina Selatan.

“Di kedua laut tersebut petugas sering memergoki kapal nelayan asing dan tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan. Karena itu penambahan armada kapal dan persenjataan modern untuk melindungi petugas sudah sangat urgen dan mendesak," ujar Legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini.(fri/jpnn)