Pemerintah Didesak Perbaiki Tata Kelola TKI di Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Wilayah Posko Perjuangan TKI (Pospertki) Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Saudi Arabia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah.

Menurut Koordinator Pospertki Perwakilan Luar Negeri PDIP Saudi Arabia Sharief Rahmat, hal itu merupakan prasyarat pembukaan kembali pengiriman TKI ke Timur Tengah.

“Saya melihat Permen 260 Tahun 2015 tentang Penutupan/Pemberhentian penempatan TKI ke Timteng secara permanen perlu diperkuat dengan penataan ulang skema penempatan berbasis perlindungan TKI,” ujar  Syarief, Jumat (6/10).

Menurut Syarief, semangat yang terkandung dalam Permen 260 perlu disikapi, diimbangi, dan diterjemahkan ke dalam kebijakan berbasis kompetensi perlindungan TKI ke luar negeri.

Pasalnya, negara kompetitor seperti Filipina dan Bangladesh sudah banyak melakukan perbaikan tata kelola penempatan tenaga kerjanya ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya.

“Dengan pengiriman TKI berkompetensi yang bekerja pada lembaga berbadan hukum di Timur Tengah maka ada kepastian perlindungan,” papar Syarief.

Dia menambahkan, selama enam tahun moratorium dan pemberhentian secara permanen justru menimbulkan banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Timteng, khususnya Saudi Arabia.

TKI itu menimbulkan masalah karena tidak memiliki dokumen dan tak mempunyai kontrak kerja.