Pemerintah Didesak Tingkatkan Pengawasan
Pungutan Liar Sektor Usaha Migas
Kamis, 18 Februari 2010 – 17:16 WIB
JAKARTA- Pemerintah didesak meningkatkan pengawasan di bidang usaha migas. Ini terkait dengan banyaknya temuan penyimpangan serta pungutan liar di tingkat bawah sehingga membuat investor malah berinvestasi di Indonesia. "Saya rasa itu yang perlu dimasukin ke RPP. Terus terang saja, kita sering membuat banyak aturan tapi paling sering melanggar aturan," cetusnya.
"Saya sangat mendukung upaya pemerintah untuk membuat RPP cost recovery. Namun pengawasan harus ditingkatkan. Saya dapat laporan banyak oknum aparat yang bermain, makanya cost recoverynya meningkat," ungkap Sutan Batoegana, anggota Komisi VII DPR RI dalam raker dengan Menteri ESDM Darwin Saleh dan Menkeu Sri Mulyani, Kamis (18/2).
Baca Juga:
Dia menambahkan, untuk mengundang investor masuk, pemerintah harus membuat master list insentif. Bukannya master list ditahan-tahan, dipajakin, dan lainnya.
Baca Juga:
JAKARTA- Pemerintah didesak meningkatkan pengawasan di bidang usaha migas. Ini terkait dengan banyaknya temuan penyimpangan serta pungutan liar di
BERITA TERKAIT
- Pupuk Indonesia Dorong Swasembada Pangan lewat Safari MAKMUR di Cirebon
- Bea Cukai Kawal Pelepasan Ekspor Berkelanjutan Produk Kerajinan Kerang Asal Magelang
- Bea Cukai Dorong Pemahaman Kepabeanan dan Cukai di Kalangan Mahasiswa Melalui CGTC
- Bea Cukai Dukung Peningkatan Ekspor Industri Kelapa Sawit
- Bea Cukai Jakarta Gelontorkan Fasilitas Kawasan Berikat untuk 2 Perusahaan Ini
- Bank Mandiri Hadirkan Kopra Hospital Solution demi Capai Tujuan SDGs di Bidang Kesehatan