Pemerintah Didorong Implementasikan Regulasi Penanggulangan Stunting

Kasubdit Penanggulangan Gizi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Inti Mudjiati menyatakan, pertengahan tahun ini, pihaknya telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit.

Dia menambahkan, Permenkes ini mengatur mengenai Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan risiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi buruk, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk mencegah stutning.

“Peraturan ini adalah upaya terobosan pencegahan stunting, dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai sasaran dan pembiayaan untuk mendorong implementasinya,” katanya.

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi menuturkan, terdapat dua prioritas utama di bidang kesehatan yang sudah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penurunan angka kematian ibu dan penurunan prevalensi stunting.

Dia menjelaskan, pihaknya memiliki target yang cukup ambisius untuk menurunkan stunting hingga 19 persen pada tahun 2024.

Menurut dia, hal ini perlu diikuti dengan intervensi yang konvergen. Jika tidak, sambung dia, potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya akibat stunting adalah 2-3 persen dari GDP.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama fokus untuk memastikan agar intervensi yang kita miliki tidak hanya terkirim (sent), tetapi tersampaikan (delivered) ke masyarakat,” katanya.

Associate Fellow di The Habibie Center Widya Leksmanawati Habibie mengatakan bahwa tingginya angka stunting adalah cerminan ketidaksetaraan sosial dan hal ini berkaitan erat dengan demokratisasi.