Pemerintah Didorong Ubah Paradigma Pengembangan Komoditas Sawit

"Tentu ini tidak bisa dikaitkan dengan moratorium perluasan perkebunan sawit. Ini tentang input dan introduksi teknologi on farm," ucapnya.

Karena itu, Najamudin menyarankan industri sawit harus dikembangkan dengan pendekatan sains dan teknologi yang memadai, sehingga tidak membutuhkan investasi lahan secara luas.

Sebab, lahan industri sawit sering dibuka dengan mekanisme yang mengganggu keseimbangan ekologi.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan ekstensifikasi sawit melalui moratorium perkebunan sawit selama ini yang berkorelasi langsung terhadap penurunan angka kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatra," katanya.

Najamudin juga berharap upaya pemerintah dalam pengembangan produktivitas sawit selalu disesuaikan dengan prinsip Indonesian sustainable Palm oil (ISPO).

Dengan demikian CPO Indonesia lebih bisa diterima oleh pasar eropa.

Najamudin menilai kondisi yang ada merupakan momentum tepat bagi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan pendekatan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sawit.

Hal ini dapat dilakukan dengan rejuvenasi sawit serta peningkatan SDM petani sawit.