Pemerintah Diharapkan Memperhatikan Industri Tembakau setelah Terbit PP Kesehatan

Menurut Daniel, kebijakan dalam PP tersebut bisa mengakibatkan penurunan permintaan bahan baku rokok, yakni tembakau.

Legislator Fraksi PKB itu penurunan tidak berimbas ke nasib buruh, karena sektor tembakau dan turunan menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja.

"Belum lagi pada sektor hulu dengan jumlah petani mencapai 6.172.482 orang dengan luas garapan kebun tembakau mencapai 247.064 ha yang tersebar di 15 provinsi (APTI, 2024)," ujarnya.

Dia pun menilai perlu regulasi yang menguntungkan bagi industri rokok dan tembakau. 

Daniel menyebutkan DPR RI mendorong adanya UU strategis nasional seperti tembakau yang punya peran penting terhadap perekonomian Indonesia.

"Dahulu sempat diusulkan dengan inisiatif DPR, yakni RUU Pertembakauan. Namun, karena berbagai penolakan sehingga RUU Pertembakauan tidak dilanjutkan," ucap dia.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dan bagaimana keuangan negara ketika merancang aturan.

Menurutnya, pemerintah ketimbang sibuk mendegradasi sebuah produk, lebih baik fokus ke penegakan hukum memberantas rokok ilegal.