Pemerintah Diingatkan Soal Sinkronisasi Kebijakan

jpnn.com - jpnn.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti mengingatkan pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri dalam negeri. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang selaras antara masing-masing lembaga kementerian.

Menurut Enny, kebijakan yang tidak sinkron selama ini justru akan menyulitkan industri dalam negeri tumbuh.

“Hasil analisa kami, banyak kebijakan yang bisa diidentifikasikan itu justru melemahkan industri dalam negeri. Kebijakan yang tidak sinkron lintas kementerian ini justru melemahkan industri dalam negeri, terutama berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan importasi," ujar Enny,saat dihubungi media, Kamis (19/1).

Enny mencontohkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Permendag 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir, yang diproses kalangan industri, menjadi contoh tidak sinkronnya kebijakan.

Di satu sisi ada keinginan memperkuat industri dalam negeri, di sisi lain justru membuka keran impor besar-besaran.

"Impor produk konsumsi itu sekarang ini tidak karu-karuan, besar sekali. Ini karena importir umum itu bebas mengimpor apa saja," ujar Enny.

Jika importasi produk-produk tertentu, seperti kosmetik, yang memiliki korelasi dengan isu kesehatan, tanpa melewati proses verifikasi, tanpa pengecekan, tentu saja dari sisi konsumen juga akan dirugikan. Karena kualitasnya tidak terkontrol. Karena itu, tidak bisa lagi disen kebijakan dibuat parsial.

"Ini paling dirugikan tentu produsen, industri dalam negeri. Di tengah pelemahan daya beli, masyarakat sudah tidak berpikir kualitas , yang penting mereka bisa mengakses barang produk sejenis, asal harga murah. Sementara itu, para importir juga tidak perduli, dengan biaya logistik lebih murah, mereka lebih suka impor, walaupun dari China," tegas Enny.