Pemerintah Dikecam Karena Kurangi Masa Sidang Parlemen Australia

Partai Buruh yang beroposisi menuding Pemerintah Australia berusaha menghindar dari kritikan dan pengawasan. Pasalnya, pemerintah mengurangi masa sidang parlemen menjadi hanya 13 hari terhitung sejak pekan ini hingga April 2019.

Hari Selasa (27/11/2018) malam, faksi pemerintah di DPR mengajukan Jadwal Masa Sidang yang berhasil lolos voting dengan selisih satu suara.

Posisi suara faksi pemerintah kini telah kehilangan mayoritas setelah anggota dari dapil Chisholm, Julia Banks, menyatakan mundur dari Partai Liberal dan pindah menjadi independen.

Komposisi suara DPR sekarang memungkinkan Partai Buruh dan anggota lintas fraksi bekerja sama memveto UU yang diajukan pemerintah. Mereka juga kini dapat meloloskan suatu RUU.

Menurut hitungan Partai Buruh, begitu pemilu digelar pada awal Mei 2019 sebagaimana diperkirakan, maka DPR hanya akan bersidang selama 10 hari untuk delapan bulan pertama 2019.

"Jika rakyat biasa yang berperilaku seperti kelakuan pemerintah ini, mereka pasti akan dipecat," kata Pemimpin Oposisi Bill Shorten.

Baca Juga:

• Media China Ungkap Jack Ma Anggota Partai Komunis

Dia menilai tindakan pemerintah mengurangi masa sidang ini menujukkan pemerintahan sebenarnya telah berhenti bekerja.

Ketika ketua faksi pemerintah Christopher Pyne mengajukan Jadwal Masa Sidang tersebut, dia menggambarkannya "agak tidak lazim".