Pemerintah Diminta Antisipasi Krisis Multidimensi Akibat Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didorong untuk makin tegas dan terintegrasi dalam melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19 saat ini. Karena selain wabah, ancaman lain juga mulai muncul di tengah masyarakat, yaitu krisis multidimensional.

Hal ini mengemuka saat diskusi online yang diadakan oleh Lembaga Kajian Dialektika (LKD) dengan tema Ancaman Radikalisme di Tengah Wabah Pandemi Covid-19, Jumat (17/4/2020) malam.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur LKD Muhammad Khutub ini, tampak hadir sebagai narasumber yakni Rezky Tuanany (Pemuda Bravo 5), Jenny Erfina Saragih (Young Interfaith Peacemaker Community), Arya Prasetya (Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia), I Gusti Made Arya Suta Wirawan (Dosen Universitas Pendidikan Ganesha), Adhi Nur Seto (Wasekjen PB HMI), dan Imam M Sumarsono (Jurnalis).

Rezky Tuanany menegaskan pemerintah sudah harus melakukan penerapan kebijakan dalam penanganan Covid-19 secara tegas. Bukan hanya dalam hal penanganan di sektor kesehatannya saja tetapi juga efek lain yang muncul di masyarakat, yaitu persoalan ekonomi dan ancaman terhadap situasi keamanan dan ketertiban.

"Akibat wabah pandemi ini, kita tahu bahwa sektor usaha banyak yang lumpuh. Banyak orang yang tidak bisa bekerja. Termasuk generasi milenialnya. Nah, ini yang juga harus segera diatasi oleh pemerintah. Harus ada kebijakan untuk generasi milenial yang terimbas secara ekonomi akibat penyebaran wabah ini," tegas Resky.

Rezky melihat bahwa akibat lumpuhnya usaha di sektor ekonomi, berpotensi untuk menimbulkan ancaman terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

"Karena itulah, peran TNI, Polri dan BIN harus makin dikedepankan, dan diperkuat dengan berbagai dukungan lintas sektor," katanya.

Menurutnya, ancaman munculnya radikalisme di tengah penanganan pandemi Covid-19 ini bisa memicu konflik sosial. Sebagai contoh, Rezky mengungkapkan soal kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan prioritas pada warga dari kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan. Sementara, dari kalangan perantau dan milenial belum ada program khusus.