Pemerintah Diminta Batasi Impor Bawang Putih

jpnn.com, SEMARANG - Pakar agribisnis yang juga dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) UKSW Salatiga, Maria, meminta pemerintah melakukan pembatasan dan pengaturan impor bawang putih agar tercipta kestabilan harga dan pasok ke pasar tercukupi.

Maria mengatakan kebijakan relaksasi dengan melepas sepenuhnya pelaksanaan impor ke swasta dinilai bakal merugikan petani, konsumen dan juga pemerintah.

“Harus ada pembatasan supaya petani tak dirugikan. Kontrol dari pemerintah tetap diperlukan,” kata Maria kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Menurut dia, komoditas bawang putih memang rentan fluktuasi karena produksi nasional tidak seimbang dengan kebutuhan. Saat ini budidaya bawang putih bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk pembibitan, sehingga tidak semua hasil bisa dikonsumsi.

Karena itu, mendongkrak produksi dalam negeri dan mengatur impor harus dilakukan.

Hal lain yang membuat komoditas bawang putih menjadi rentan fluktuasi adalah kenyataan biaya produksi dalam negeri masioh tinggi, sementara harga bawang putih impor sangat rendah. Maria menyebut bawang putih impor dari China posisi sebelum Covid-19, harga hanya sekitar Rp 15 ribu per kilogram.

Kalau impor direlaksasi, petani bawang putih bakal babak belur, sehingga program swasembada yang ditargetkan bisa dicapai pada 2024 akan sulit terwujud.

Doktor ekonomi pertanian dari Universitas Gajah Mada ini mengakui terbuka peluang mengembangkan budidaya bawang putih di Indonesia mengingat areal pertanian kita masih cukup luas.