Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nofel Saleh Hilabi meminta pemerintah mencabut moratorium PMI ke Timur Tengah.

“Pemerintah jangan lagi ragu (mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah, red). Kita sudah punya roadmap untuk transformasi PMI dari domestic worker ke skilled worker dalam 5 tahun. Pertama-tama, buka pintu ke Timur Tengah,” ujar Nofel di Jakarta, Selasa (15/4).

Nofel menyampaikan hal itu untuk merespons dampak negatif kebijakan moratorium yaitu menimbulkan persoalan bangsa berupa kehilangan devisa negara dari sektor pengiriman PMI.

Selain itu, remitansi ikut terpengaruh dan over kapasitas pengangguran di dalam negeri karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat resesi ekonomi dunia.

Sebetulnya, kata dia, dapat dicarikan solusi dengan pengiriman tenaga kerja yang terampil ke kawasan Timur Tengah.

Nofel menilai moratorium telah memberikan efek domino negatif terhadap perekonomian nasional, terutama bagi sektor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

“Pasar kerja di Timur Tengah merupakan salah satu destinasi terbesar bagi peningkatan kesejahteraan PMI sehingga larangan pengiriman tenaga kerja ke wilayah tersebut sangat merugikan negara secara ekonomi dan masa depan PMI dan keluarganya,” ujar Nofel.

Menurut Nofel, jika pengiriman PMI terus dibatasi maka potensi pemasukan devisa negara yang mencapai triliunan rupiah akan makin menguap dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo hingga 8 persen.