btn close ads

Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah

Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nofel Saleh Hilabi (kedua kiri). Foto: Dokumentasi pribadi

Moratorium Dicabut, Cegah Bencana Ekonomi Makro

Nofel menyebut potensi devisa Timur Tengah mencapai Rp400 Triliun per tahun jika moratorium dicabut.

"Kemudian diproyeksikan pengiriman 600 ribu PMI ini dapat menghasilkan devisa Rp 48.6 Triliun," bebernya.

Data menyebutkan bahwa Indonesia harus mengakui negara di kawasan Asean yakni  Vietnam dan Filipina yang unggul jauh dalam pengiriman PMI resmi hingga mampu mendulang devisa besar.

Dari perbandingan PMI 2024 Filipina mampu menyumbang jumlah tenaga kerjanya sebanyak 2,1 juta orang dengan devisa $36,1 miliar dan skilled worker sebesar 68%. Kemudian Vietnam 1,8 juta orang dengan devisa $29,4 miliar, dan skilled worker 72%.

Indonesia sendiri hanya mampu mengambil 298.302 ribu PMI saja dan devisa yang diulang hanya $12,8 miliar dan dan skilled worker 19? saja.

"Kenyataan pahit harus dirasakan Indonesia karena Filipina bisa mengirimkan 5.750 PMI/hari ke Timur Tengah. Lalu Vietnam memiliki 132 pusat pelatihan bersertifikat GCC. Sedangkan  Indonesia masih berkutat soal moratorium yang distatusquokan dan harus menerima kenyataan pahit adanya 1.200 PMI ilegal/minggu yang masuk ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Tanpa negara bisa mengawasi keberadaan dan keselamatan mereka jika terjadi masalah hukum," ujar Nofel.

Sementara proyeksi Bank Dunia 2025-2030 mencatat pertumbuhan ekonomi akan  menurun 0,8% sehingga berakibat remitansi terhambat.

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nofel Saleh Hilabi meminta pemerintah mencabut moratorium PMI ke Timur Tengah.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News