Pemerintah Diminta Cepat Siapkan Rancangan Revisi UU Ormas
Jumat, 27 Oktober 2017 – 15:17 WIB
Proses peradilan pun harus transparan dengan mengacu KUHAP dan KUHP.
Sanksi yang diberikan juga cukup berat. Ketika ormas ditentukan bersalah, maka anggota-anggotanya juga harus disanksi.
Lebih lanjut Agus juga mempersilakan warga negara yang terdampak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
“Itu hak warga negara, kami persilakan,” tegas wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. (boy/jpnn)
Banyak poin di UU Ormas yang harus direvisi. Misalnya dalam menentukan sanksi terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Tambah Satu Profesor, Langkah Unnes Menuju PTNBH Makin Dekat
- Menristekdikti Mohamad Nasir Ingin Banyak Profesor di Bawah 40 Tahun
- Temui Presiden Jokowi, Wakil Ketua Wanbin PD Mengaku Bawa Urusan Pribadi
- Demokrat Perhatikan Masukan Senior Gelar KLB
- Catat, SBY Baru Maret Mau Kampanyekan Prabowo - Sandi
- Korsel Jadi Mitra Strategis RI untuk Ekonomi dan Pertahanan