Pemerintah Diminta Dukung Kerja Satgas BLBI Tagih Piutang Negara

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mesti lepas dari masalah korupsi yang membelenggu seluruh kapasitas nasional. Saat ini Indonesia terjerat utang hingga Rp 7000 triliun.

Salah satunya, skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan obligasi rekap BLBI.

Selain itu, saat ini ekonomi dalam tekanan berat karena inflasi dan perlambatan di saat yang sama.

Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Hardjuno Wiwoho mengatakan saat ini skandal BLBI sedang dikejar oleh Satgas BLBI yang menyatakan angka piutang Rp 110 triliun.

Sementara obligasi rekap membuat APBN musti membayar bunga rekap puluhan triliun setahun sampai 2043 nanti.

“Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar,” kata Hardjuno dalam keterangan resminya, Jumat (8/7/2022).

“PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1000, bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah menyubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun setahun dari 1999 sampai 2043 nanti, atau kalau ditotal Rp 4.000 triliun sendiri untuk bayar obligasi rekap,” kata Hardjuno lagi.

Menurut dia, dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini pemerintah mesti benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Terutama dari tindak kejahatan negara seperti BLBI. Selain moratorium pembayaran bunga rekap, Pemerintah juga musti memback-up kerja Satgas BLBI dalam upaya menarik piutang negara dalam skandal BLBI.