Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja di Sektor Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI, Dony Oskaria kepada JPNN.com, Kamis (4/7).
Dia menuturkan, sejak tiga tahun lalu, pemerintah telah menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu leading sektor dari empat sektor unggulan yang ditetapkan.
Keputusan tersebut lahir dari fakta bahwa kontribusi devisa sektor pariwisata mulai menggeliat, mengekor di belakang konstribusi devisa ekspor komoditas CPO. Atas dasar itu, maka lahirlah ide 10 Bali baru, yang dianggap sebagai salah satu solusi penggenjot kinerja sektor pariwisata.
BACA JUGA: Genjot Sektor Pariwisata tapi Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Bagaimana nih?
"Namun sejak tahun lalu, kinerja sektor pariwisata mulai melandai. Pertumbuhan kunjungan wisman bahkan tersisa sekira 7 persenan saja di tahun 2018," ucap Dony.
Sejurus dengan itu, tingkat kunjungan yang terus meningkat kurang berkorelasi positif dengan nilai belanja wisatawan asing (spending) yang justru terus turun, dari angka USD 1300-an merosot ke angka USD 1000-an per visit. Artinya ada penurunan kualitas kunjungan.
"Melesetnya pencapaian sektor pariwisata tersebut harus menjadi bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah. Karena sektor pariwisata adalah salah satu backbone pendulang devisa yang sangat diharapkan perannya di saat neraca transaksi berjalan kita yang selalu berada di bawah bayang-bayang defisit," sebutnya.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata.
- Perluas Jangkauan, Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Cek Kesehatan Gratis
- Aktivis 98 ITB Khalid Zabidi: Dasco, Pimpinan DPR yang Aspiratif dan Proaktif
- Ormas di Depok, Kontrol Sosial atau Kekuatan Dekstruktif?
- Kebijakan Terbaru Pemerintah untuk ASN Guru, Dosen & Tendik, Karier Moncer
- Wamenkum Harap Iwakum dengan Badan Hukumnya Kritis Terhadap Pemerintah
- Lihat, Bakamla RI Kembali Tangkap Ballpress Ilegal