Pemerintah Diminta Fokus Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Pada akhir periode ini DPR juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," kata Bambang saat memimpin Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurut Bambang, berdasar laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM, belum ada kemajuan yang cukup signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu, terdapat pengaduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Tidak Menyampaikan Visi Progresif Pemajuan HAM
Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet, itu mengatakan tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019.
Lebih lanjut Bamsoet menuturkan kinerja DPR di bidang pengawasan sampai saat ini telah berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap responsif DPR terhadap hasil temuan panja yang dibentuk oleh alat kelengkapan dewan, tim pemantau maupun tim pengawas DPR.
Bamsoet meminta seluruh panja dan tim yang dibentuk DPR dapat segera menyelesaikan tugasnya.
“Hal ini merupakan wujud prinsip check and balances, yaitu dengan memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.(boy/jpnn)
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah fokus menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online