Pemerintah Diminta Hati-Hati Susun Kebijakan BBM
Hendra mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga, padahal harga minyak dunia sedang turun dan ada SPBU swasta bisa menjual BBM Rp 8.900.
"Lucunya malah pemerintah meminta SPBU swasta tersebut menaikkan BBM mereka," dia mengatakan.
Hendra menyebut adanya SPBU swasta menjual harga BBM non-subsidi di bawah harga BBM subsidi membuktikan produksi dan penyalurannya tidak efisien.
“Jadi, sebelum pemerintah menaikkan BBM, bukan kah lebih baik jalur produksi dan distribusi diperbaiki serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu," ucap dia.
“Pemerintah justru banyak mengeluarkan biaya besar untuk membangun proyek-proyek mercusuar."
Hendra juga mempertanyakan pembatasan pembelian BBM yang dinilai banyak dikonsumsi mobil mewah dan orang kaya.
“Pembatasan 1.500 cc sudah benar karena mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok rakyat. Hanya karena orang punya mobil bukan berarti dia orang kaya. Namun, pemerintah malah menurunkan menjadi 1.400 cc."
“Akibatnya orang dengan mobil seperti Avanza dkk tidak bisa membeli BBM subsidi padahal driver Grab dan Gocar rata-rata memakai mobil tersebut. Jadi, logika pemerintah untuk membenarkan kebijakan mereka sama sekali tidak logis.” tutup Hendra. (rdo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Dampak serius dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Pertalite.
Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha
- Realisasi APBN untuk Subsidi BBM hingga Listrik 2024 Capai Rp 434,3 Triliun
- Distribusi BBM Bersubsidi Dinilai Terus Membaik
- Bambang Komisi XII Anggap Suplai BBM Selama Nataru Lancar, Tidak Ada Kendala
- Menteri Rosan Sebut Tiongkok Berinvestasi Rp 120 Triliun untuk Indonesia
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi