Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Program Kompor Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyoroti peningkatan impor dan beban subsidi LPG yang terjadi setiap tahun.
“Secara bertahap subsidi itu harus segera dikurangi dan dialihkan ke pemakaian energi berbasis domestik, yaitu kompor induksi atau listrik," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (3/3).
Neta pun menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat meminta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah efektivitas konversi dari kompor LPG ke kompor induksi.
Menurutnya, langkah ini sebagai upaya menekan penggunaan energi berbasis impor menuju optimalisasi energi dosmetik dari pasokan listrik yang berlimpah.
"Harusnya kompor masak dulu yang diprioritaskan, kendaraan bisa belakangan, karena setiap saat orang memasak,” kata dia.
Dia menyebut memasak dengan kompor LPG lebih mahal dibandingkan dengan kompor listrik/induksi.
Untuk itu, dia meminta agar Kementerian ESDM membuat aturan terkait penggunaan kompor listrik ini.
"Ironisnya sampai saat ini program konversi kompor LPG ke induksi belum ada aksi nyata, masih sebatas wacana di Kementerian ESDM,” kata dia. (cuy/jpnn)
Pemerintah diminta untuk mengeluarkan aturan program kompor listrik karena LPG lebih mahal.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan
- Teknologi Terbaru dari Rinnai Hadirkan Kenyamanan dan Keamanan Memasak
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Setelah Ikut Retret, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Siap Sinergikan Program Pusat dan Daerah
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat