Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM

Kritikan serupa diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPR RI Thamsil Linrung. Katanya, pemerintah telah berlaku tidak adil dalam subdisi BBM sehingga masyarakat miskin tidak menerima jatah yang sebenarnya. Bila pemerintah ingin menerapkan keadilan energi, maka kuota subsidi BBM harus dikurangi. Kalaupun di dalam nota keuangan sudah tercatat 40 juta KL, sebaiknya diturunkan menjadi 37,8 juta KL. Ini agar selisihnya bisa digunakan sebagai cadangan risiko fiskal.

"DPR bukannya tidak setuju dengan subsidi. Kami justru sangat setuju tapi pemanfaatannya harus tepat sasaran, jangan seperti selama ini. Hanya berdasarkan kepadatan penduduk tanpa melihat keberadaan keluarga miskin di masing-masing wilayah," ujarnya. (Esy/jpnn)