Pemerintah Diminta Memetakan Ormas yang Intoleran dan Radikal

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Terorisme Al Chaidar Abdurrahman Puteh menilai pemerintah perlu memetakan jenis ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari NKRI. Chaidar pun memberikan saran lain kepada pemerintah.

"Sangat perlu (pemerintah memetakan-red). Bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujar Chaidar di Jakarta.

Dia melanjutkan, bila perlu ada juga daftar organisasi fundamentalis. "Juga daftar organisasi radikal," ungkapnya.

Di samping itu, dia juga menilai pemerintah perlu memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi ormas intoleran. "Iya. Harus diperketat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menilai pemerintah sangat perlu mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran.

"Ini memang penting sekali, bukan hanya ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual, itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," ujar Islah Bahrawi secara terpisah.

Karena, menurut dia, banyak sekali tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang mengarah pada intoleran pada akhirnya. Tafsiran yang dimaksud seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank itu riba.

"Seperti ini lah yang memang harus dikikis habis oleh pemerintah apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas, ini justru memang harus ditelisik jauh lebih dalam lagi, kalau memang sudah mengarah pada intoleran, satu dua kali gerakan-gerakan intoleransi, saya kira memang pemerintah harus membekukan izinnya paling tidak, atau memberikan surat peringatan," imbuhnya.