Pemerintah Diminta Mengembalikan Tes CPNS ke Daerah
Minggu, 26 Januari 2020 – 23:56 WIB
jpnn.com, MEULABOH - Bupati Aceh Barat H Ramli MS berharap pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia, mengembalikan kewenangan pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke kabupaten/kota.
Akibat fenomena tersebut, pemerintah daerah di Aceh Barat setiap tahunnya selalu kekurangan pegawai negeri sipil (PNS), karena setiap tahun banyak PNS yang mengajukan pindah ke luar daerah dengan berbagaimacam alasan.
Kondisi tersebut, kata dia, sangat merugikan pemerintah daerah karena setiap tahunnya harus kehilangan pegawai negeri yang memiliki keahlian di bidang masing-masing, dan menyebabkan beban kerja pemerintah ikut terganggu dan berdampak kepada pelayanan masyarakat.
Selain itu, dengan pelaksanaan sistem tes CPNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, setiap tahunnya banyak putera-puteri asal Aceh yang tidak mendapatkan kesempatan menjadi CPNS, karena kemampuan saat mengikuti tes selalu kalah dengan peserta dari luar Aceh.
“Saya tidak anti dengan peserta tes dari luar Aceh, akan tetapi, jika kondisi tes CPNS ini terus ditangani pemerintah pusat. Maka kesempatan putera-puteri asal Aceh untuk bisa jadi PNS akan menjadi mimpil belaka, dan akan berdampak terhadap banyaknya pengangguran di Aceh,” kata Ramli MS menambahkan.
Selain itu, kata dia, apabila kewenangan tes CPNS dikembalikan ke daerah khususnya Aceh, maka angka kemiskinan di Aceh pasti akan lebih mudah diturunkan, karena mampu meningkatkan taraf hidup dan masyarakat Aceh, khususnya kalangan generasi muda (milenial), tutur Ramli MS.(Antara/jpnn)
Bupati Aceh Barat H Ramli MS berharap pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia, mengembalikan kewenangan pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke kabupaten/kota.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Ahmad Yohan DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Wabah PMK Sapi
- Menteri Rosan Sebut Tiongkok Berinvestasi Rp 120 Triliun untuk Indonesia
- Begini Sikap Pemerintah soal Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold
- Hadiri Pembukaan Munas Dekopin, Sultan Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat