Pemerintah Diminta Menyikapi Dampak Larangan Ekspor Gandum India Bagi IKM Makanan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah menyikapi dampak larangan ekspor gandum India bagi para pelaku industri kecil menengah (IKM) di bidang makanan.

"Saya berharap di sinilah peran pemerintah hadir untuk memberikan solusi tingginya bahan baku pada pelaku industri makanan dan minuman dengan memberikan alternatif usaha yang berproduksi pada bahan baku lokal, bukan impor," kata Andi Akmal melalui keterangan yang diterima Minggu (15/5).

Dia menyampaikan India sebagai produsen gandum telah melarang ekspor komoditas ini disebabkan negara tersebut mengalami lonjakan inflasi makanan ritel hingga mencapai 8,38 persen.

“Saya yakin negara kita ini tidak akan berpengaruh signifikan pada situasi larangan ekspor gandum oleh India," ujar legislator asal Dapil Sulsel II itu.

Menurutnya, meski nilai importasi Indonesia sebagai negara pengimpor gandum dengan nilai 11,7 juta tiap tahunnya atau setara USD 3,45 miliar, namun jenis makanan ini dapat digantikan dengan komoditas lain.

“Masih banyak jenis makanan lain, selain roti yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Namun demikian, ini mesti menjadi tantangan pemerintah agar ke depannya dapat memproduksi makanan yang bersumber dari tanaman lokal," ungkapnya.

Akmal yang kini duduk di Komisi IV dengan salah satu mitranya Kementerian Pertanian ini mengatakan angka impor gandum Indonesia naik 31,6 persen dibanding tahun sebelumnya tidak akan berpengaruh drastis kepada negara ini terutama pada stabilitas pangan, asalkan negara ini memang benar-benar fokus pada pengembangan diversifikasi pangan tanaman lokal.

Karena itu, dia menegaskan mengkonsumsi makanan yang ditanam dalam negeri akan memperkuat ketahanan pangan nasional. (mrk/jpnn)