Pemerintah Diminta Minimalisir Dampak ACFTA

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta kepada pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak dari mekanisme zona perdagangan bebas kawasan ASEAN-Tiongkok, ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Benny Soetrisno, mengatakan bahwa mekanisme perdagangan bebas yang akan berlaku mulai 2010 tersebut berpotensi merugikan industri dan perdagangan Indonesia.

Dikatakan Benny, harga produk Tiongkok yang lebih murah, ditambah dukungan bea masuk (BM) yang nol persen, semakin memicu kekalahan produk lokal. Situasi ini juga terjadi di kawasan Eropa, sehingga dikhawatirkan akan menekan industri lokal. "Eropa saja bisa mengalami hal seperti ini, apalagi Indonesia," terangnya di Jakarta, Jumat (31/7).

Rencananya, lanjut Benny, pihaknya bakal mengajukan rekomendasi hasil diskusi tersebut, dalam pertemuan internal dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Menurutnya, ACFTA tersebut memang tidak bisa ditunda dan harus dihadapi. Namun, yang bisa dilakukan saat ini adalah meminimalisir dampak-dampak yang akan ditimbulkannya.

"Mungkin hal ini bisa ditangani oleh pemerintah dengan lebih menegaskan kebijakan-kebijakan non-tariff barriers, guna melindungi industri nasional. Yakni dengan memberlakukan SNI wajib, wajib halal, serta aturan lain, terutama bagi produk-produk konsumsi," ujarnya. (cha/JPNN)