Pemerintah Diminta Nasionalisasi Tangguh LNG Teluk Bintuni, Tolong Jangan Diabaikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama meminta pemerintah lebih perhatian pada aset penting negara, salah satunya LNG Teluk Bintuni.

Haris mendorong pemerintah menasionalisasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sebab, tergolong aset strategis serta memiliki pengalaman mengakuisi Freeport dan Blok Mahakam dan saat ini dikuasai investor asal Inggris sekaligus anak usaha bp plc, BP Berau Ltd.

Beberapa investor asing lainnya juga terlibat, seperti MI Berau BV, CNOOC Mutur Ltd, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd, KG Berau Petroleum Ltd, JG Wiriagar Petroleum Ltd, dan Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc.

“Migas adalah salah satu sektor strategis bagi negara mana pun. Bahkan, Pasal 33 ayat (2) memandatkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang vital bagi hajat hidup orang banyak,” ucap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/5).

Haris menilai Presiden Jokowi sedikit banyak sudah menjalankan mandat itu dengan menasionalisasi Freeport dan Blok Mahakam.
"Nah, sekarang giliran menasionalisasi ladang gas Tangguh karena produksinya besar selain Blok Masela, Maluku,” sambungnya.

Haris mengajak seluruh masyarakat Indonesia gar memiliki semangat yang sama, mendorong dan mendukung nasionalisasi ladang gas Tangguh karena, memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

“Presiden Jokowi tidak gentar dengan intervensi asing dalam menasionalisasi aset-aset strategis. Saya yakin nasionalisasi proyek gas alam Tangguh di Teluk Bintuni akan menjadi langkah heroik berikutnya oleh pemerintah,” tuturnya.