Pemerintah Diminta Optimalkan BLK

“Selama ini yang terjadi adalah pelatihan atau pendidikan buruh migran sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Contohnya kasus Sumiyati ataupun Kikim Komala yang mengalami penganiayaan majikannya. Mereka hanya menjalani pendidikan selama dua minggu saja kemudian diberangkatkan,” jelasnya.

Menurut pengamatannya, pendidikan yang diberikan oleh PPTKIS terkesan sekadarnya. Misalnya, lanjut Herlini, pemerintah menetapkan masa pendidikan selama 200 jam, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Hanya dalam waktu dua minggu, para calon buruh migran tersebut sudah bisa berangkat.

Dengan begitu, Herlini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi BLK yang ada di kabupaten agar menjadi BLK Internasional,. Sehingga bisa dioptimalkan untuk pendidikan buruh migran. “Jadi, pendidikan tidak perlu harus ke daerah lain ataupun kota-kota besar yang notabene jauh dari tempat tinggal,” ujar Herlini. (cha/jpnn)