Pemerintah Diminta Optimalkan Peran Penyelesaian Konflik Filipina

Alasan selanjutnya kata Hasanuddin, di lingkungan MILF sendiri terdapat faksi-faksi yang cukup keras sehingga menyulitkan pelaksanaan perundingan. Kemudian, lanjutnya, masalah dana juga menjadi penyebab sulitnya perdamaian di sana. "Dana yang terbatas menyulitkan situasi di lapangan untuk penyelesaian perdamaian dengan cepat," ucapnya.

Karena itu, Hasanuddin menyatakan, Komisi I DPR akan menyarankan agar pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi berkontribusi dalam penyelesaikan masalah di Filipina Selatan. Sebab jika tidak diselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin akan membahayakan kawasan sekitar terutama untuk Malaysia maupun Indonesia .

"DPR juga akan mendorong penyelesaian lebih dari 7000 orang warga negara Indonesia yang tak beridentitas di wilayah selatan Filipina, karena mereka lahir di sana tapi ingin tetap menjadi WNI dan merasa sudah menjadi WNI, tapi tidak juga mendapat surat apapun dari pemerintah Filipina," pungkasnya. (gil/jpnn)